Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik
| UU Nomor 14 Tahun 2008 | tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| PP Nomor 61 Tahun 2010 | tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik |
| Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 | tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan |
| Perki Nomor 1 Tahun 2013 | tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
| Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 | tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| Perki Nomor 1 Tahun 2021 | tentang Standar Layanan Informasi Publik |
| Perki Nomor 1 Tahun 2022 | tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik |
Prosedur Operasional Standar Layanan Informasi Publik
Berkaitan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, PPID dan Tim Pelaksana PPID telah menyusun Prosedur Operasional Standar untuk memudahkan pelaksanaan layanan di antaranya sebagai berikut.
- POS Penyusunan Daftar Informasi Publik
- POS Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- POS Uji Konsekuensi Informasi Publik
- POS Penanganan Keberatan Informasi Publik
- POS Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
- POS Pengumuman Informasi Publik
- POS Pendokumentasian Informasi Publik
Daftar Usulan/Rancangan Kebijakan atau Peraturan
- Rancangan Revisi Standar Pelayanan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
- Usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan Uji Konsekuensi
- Lampiran Surat Permohonan Daftar Informasi Dikecualikan